Pemberdayaan Perempuan : Meneropong Komitmen Politik Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul

“Peningkatan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian, serta ketahanan mental dan spiritual perempuan agar menjadi mitra sejajar laki-laki yang selaras, serasi, seimbang sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia” (Arah Kebijakan Pemberdayaan Perempuan, Perda Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015)

Kapasitas Kelembagaan

Narasi dalam Perda No.17 Tahun 2010 Tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 tersebut tentunya bersifat mengikat bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari, dan Kecamatan yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam struktur Sekretariat Daerah, yang memiliki kewenangan dalam hal pengarusutamaan gender (PUG) adalah sub-Bidang Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan, yang termasuk dalam Bagian Kesejahteraan Rakyat. Wewenangnya melaksanakan fungsi koordinatif bagi terselenggaranya monitoring dan evaluasi dalam hal pelaksanaan PUG lintas sektoral, yaitu focal point yang ada pada tiap-tiap unsur SKPD. Dalam Sekretariat DPRD kita memiliki Kaukus Parlemen Perempuan sebagai focal pointnya Lembaga DPRD dalam melaksanakan PUG dalam setiap program kegiatan dan program kebijakannya. Begitu juga dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari yang masing-masing unsur tersebut memiliki focal point dalam pelaksanaan PUG, demikian juga pada tingkat kecamatan. Yang dalam hal ini, seluruh kapasitas kelembagaan tersebut termasuk dalam Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG).

Selain kapasitas kelembagaan mengenai PUG, Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul juga mengembangkan beberapa program untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para birokrat yang menjalankan tugas pada tiap-tiap SKPD. Ada 20 SKPD dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, dan tiap-tiap SKPD rata-rata memiliki 1 orang pejabat yang telah mengikuti program pelatihan Anggaran Resposif Gender (ARG) serta Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Komitmen Politik

Kapasitas kelembagaan itu merupakan hasil dari komitmen politik pemerintahan Kabupaten Gunungkidul dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Komitmen politik itu terlihat dari diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan di daerah yang menjadi jaminan dan payung hukum bagi penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dalam proses pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud meliputi Perda Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015; Perda no.25 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Bupati  Gununngkidul No. 26 Tahun 2008 tentang Rancangan Aksi Daerah  (RAD) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009-2013; Peraturan Bupati Gunungkidul No. 93 tahun 2011 tentang Rancangan Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2015; Peraturan Bupati Gunungkidul No. 33 Tahun 2012 tentang RAD menuju Kabupaten Gunungkidul Layak Anak Tahun 2012-2015; Surat Edaran Bupati Nomor 460/1456 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Anggaran Responsif Gender; Surat Edaran Bupati Nomor 900/1223 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Anggaran Responsif Gender; dan Surat Keputusan Bupati Nomor 160/KPTS/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender atau lebih kita kenal dengan sebutan Pokja PUG.

Permasalahan Implementasi

Komitmen Politik itu belum bisa diikuti oleh unsur-unsur SKPD dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, hal ini disebabkan oleh SDM dan Sistem Data dan Informasi. Secara khusus lagi hambatan-hambatan tersebut dapat kita rinci sebagai berikut :

  1. Permasalahan Sumber Daya, sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pelatihan PPRG bagi seluruh unit-unit SKPD, jumlah peserta pada tiap-tiap periode anggaran pelatihan adalah 30 orang peserta, itu artinya rata-rata unit SKPD memiliki 1 orang yang telah mendapatkan ilmu tentang PPRG. Tentu saja hal ini sangat kurang bagi peningkatan performa focal point bagi pengarusutamaan gender dalam program pembangunan. Selain itu, minimnya fasilitas, sarana-prasarana, dan anggaran menjadi masalah khusus dalam pelaksanaan PUG dalam setiap program pembangunan;
  2. Sistem Data dan Informasi, belum semua SKPD memiliki data pilah gender dan anak dalam sistem pendataan dan informasi resminya;
  3. Instrumen Analisis, Alat analisis yang berupa Gender Analysis Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAG), Gender Budget Statement (GBS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum dapat diterapkan oleh focal point di tiap-tiap SKPD. Kemudian, yang memahami PPRG di lingkungan SKPD masih sangat minim. Serta hasil analisis belum banyak dijadikan bahan bagi pengembangan program.

Performa Birokrasi

Sejak tahun 2003 Pemerintah pusat sudah mengembangkan berbagai metode dan alat analisis gender dan mulai diterapkan pada tiap-tiap Kementrian/Lembaga (K/L), dan hal ini telah didistribusikan ke tiap-tiap pemerintahan daerah untuk menjadi acuan bagi setiap unit kerja atau SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah bagi penyusunan dan pengembangan program serta anggaran yang responsive gender. Namun dalam tahap implementasi masih terjadi berbagai kekurangan, secara garis besar kekurangan tersebut dapat kita simpulkan sebagai ‘Lambatnya Performa Birokrasi’ dalam menggunakan metode dan alat analisis gender dalam penyusunan dan pengembangan program serta anggarannya.

Menurut laporan evaluasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul tahun 2012, di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul, pelaksanaan PUG terkendala dalam hal, pertama, Sumber Daya yang dimiliki masih belum dapat mendukung secara optimal, tepat guna, dan tepat sasaran, di antaranya, sumber daya manusia di lingkungan SKPD belum menyadari betul pentingnya PUG dalam pembangunan, kemudian sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat minim, dan tentunya anggaran yang tersedia masih minim pula bagi penggunaan dan pengembangan metode serta alat analisis gender bagi kepentingan pelaksanaan PUG dalam setiap proses pembangunan. Kedua, Sistem Data dan Informasi belum dimiliki dan atau belum diterapkan oleh seluruh SKPD bagi tersedianya data pilah gender dan anak. Hal ini mengakibatkan minimnya data dan informasi yang tersedia bagi Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul untuk mengoptimalkan PUG dalam setiap proses pembangunan. Ketiga, Instrumen Analisis, Alat analisis yang berupa Gender Analysis Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAG), Gender Budget Statement (GBS), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) belum dapat diterapkan oleh focal point di tiap-tiap SKPD. Kemudian, yang memahami PPRG di lingkungan SKPD masih sangat minim. Serta hasil analisis belum banyak dijadikan bahan bagi pengembangan program.

Performa Birokrasi sepertinya penting untuk ditingkatkan dengan jalan memprioritaskan penyelesaian hal-hal yang ditemukan menjadi kendala dan hambatan pada pelaksanaan PUG dalam setiap proses pembangunan.

Paradigma Pembangunan Ideal

Dalam hal pemberdayaan perempuan, di Kabupaten Gunungkidul untuk sementara kita telah memiliki Perda No.17 Tahun 2012 Tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 yang di dalamnnya tesurat mengenai paradigma pembangunan sebagai investasi sosial yang berdimensi jangka panjang. Upaya peningkatan sumber daya manusia, dirumuskan komitmen mengenai pemberdayaan perempuan yang meliputi peningkatan kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian, serta ketahanan mental dan spiritual perempuan agar menjadi mitra sejajar laki-laki yang selaras, serasi, dan seimbang.

Permasalahan yang paling kentara mengenai gender di Indonesia dapat kita lihat dengan mengukur perihal pembagian kerja gender (division of labour), peran dalam pengambilan keputusan, dan tingkat kontrol atas sumberdaya yang kelihatan.  Sebagai konsep dan alat, ini dibutuhkan data detail bagi perencanaan gender. Implikasi perencanaan program terhadap gender perempuan adalah diperlukan analisis yang menutupi kesenjangan pada level beban kerja, pengambilan keputusan serta tingkat kontrol atas sumberdaya yang kelihatan antara perempuan dan laki-laki. (Kerangka analisis gender Harvard).

Berkaitan dengan pembagian kerja gender, kita dapat melihatnya dengan mengumpulkan data mengenai Siapa melakukan apa, kapan, di mana, dan berapa banyak alokasi waktu yang diperlukan? Hal ini dikenal sebagai “Profil Aktifitas”. Baik ranah domestik maupun publik, hal ini dapat dilihat sebagai kerangka acuan persebaran pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam rentang waktu tertentu.

Kemudian, permasalahan berikutnya adalah tiadanya komitmen dari berbagai pihak mengenai rumusan dan aksi nyata berkaitan dengan Siapa yang memiliki akses dan kontrol (seperti pembuatan kebijakan) atas sumber daya tertentu? Hal ini kerap dikenal dengan “Profil Akses dan Kontrol” Siapa yang memiliki akses dan kontrol atas “benefit” seperti produksi pangan, uang dan sebagainya? Permasalahan ini belum tuntas, karena ditemukan banyak fakta bahwa peranan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan maupun program pembangunan berkecendrungan masih terbatas pada aspek kuantitas saja untuk memenuhi unsur partisipasi perempuan. Hal ini berkaitan dengan prinsip “Akses dan Kontrol” itu sendiri, bahwa “Akses dan Kontrol” merujuk pada kondisi di mana para pihak mendapatkan kewenangan resmi terhadap sumberdaya pembangunan dan pengambilan kebijakan tertentu.

Jika semua pihak belum selesai dalam mengurai hal ini, maka dikhawatirkan pemberdayaan perempuan hanya menjadi ‘wacana indah’ saja yang tanpa makna dan hanya menjadi pemanis bagi jalan-jalan panjang yang kita tempuh dalam berdemokrasi demi meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan. Semoga dapat menambah informasi dan menjadi bahan refleksi. (dari berbagai sumber).

Surakarta, 14 Maret 2013

Riyadh, YSKK Surakarta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s